KOMISI VII DPR MENDORONG SULUT MENJADI PROPINSI ENERGI TERBARUKAN

14-04-2011 / KOMISI VII

 

Teuku Riefki Harsya Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR ke Propinsi Sulawesi Utara  (Sulut) mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi energi terbarukan yang sangat luar biasa di Sulut.  Sehingga Sulut dapat menjadi Propinsi Energi Terbarukan.

 

Hal tersebut disampaikan Riefky disela-sela Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR meninjau PLTP Lahendong dan PLTU Amurang di  Sulut beberapa hari lalu.

 

“Jika ini dapat berjalan dengan baik bisa dijadikan sebagai proyek percontohan yang dapat di tiru bagi propinsi-propinsi lain,” terang Riefky. 

 

Riefky menjelaskan  bahwa tantangan yang dihadapi di sektor energi saat ini adalah pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri yang meningkat cepat sebagai konsekuensi dari perkembangan ekonomi. 

 

Salah satu upaya yang mesti dilakukan adalah peningkatan dan pemerataan kemampuan supply energi, terutama dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi lokal untuk pemenuhan kebutuhan energi setempat,” paparnya.

 

Dengan adanya potensi panas bumi yang cukup besar, menurut Riefky  pemanfaatan panas bumi di  Sulut  merupakan suatu langkah yang tepat dan perlu terus ditingkatkan kapasitasnya.

 

Pengembangan PLTP Lahendong Unit IV, V dan VI serta PLTP Kotamobagu Unit 1-4 juga merupakan upaya strategis bagi peningkatan kemandirian energi di daerah Sulut,” imbuh Riefky. 

 

Saat ini kawasan Bunaken dijadikan model untuk penggunaan tenaga matahari (PLTS) sebagai sumber energi untuk wilayah yang secara geografis berbentuk kepulauan. Menurut Riefky, upaya seperti ini patut didukung dalam rangka percepatan pemerataan akses terhadap energi.

 

Peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan tersebut juga merupakan solusi bagi pengurangan tingkat ketergantungan terhadap minyak bumi yang dalam satu dekade terakhir terus mengalami penurunan baik cadangan maupun produksinya.

 

Riefky menambahkan bahwa penggunaan energi terbarukan juga menjadi semakin penting jika dilihat dari aspek lingkungan hidup. Tingkat polusi yang dihasilkan relatif sangat kecil sehingga proses produksinya tidak terlalu berdampak bagi degradasi kualitas lingkungan hidup.

 

Komitmen terhadap lingkungan hidup melalui perluasan penggunaan berbagai jenis energi terbarukan yang ramah lingkungan, akan semakin meningkatkan daya tarik wilayah Sulut  sebagai salah satu pusat pariwisata di Indonesia,” katanya.

 

“Kemampuan suplay energi yang berkelanjutan juga akan mendukung  Sulut sebagai pintu gerbang Indonesia untuk kawasan asia timur dan pasifik,” tambahnya.

 

Sumber daya alam harus dimanfaatkan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, maka penguasaan teknologi tentu merupakan salah satu prasyarat bagi upaya peningkatan nilai tambah di dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki, termasuk percepatan pemanfaatan berbagai jenis energi terbarukan yang ada di wilayah ini.

 

Oleh karena itu, Riefky mengharapkan Pemerintah bersama Pemerintah Daerah harus mendorong kegiatan riset yang memiliki relevansi dengan upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. (sc)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...